Dalam lima menit: amendemen era Rekonstruksi
Amendemen era Rekonstruksi adalah Amendemen ke-13, ke-14, dan ke-15 Konstitusi AS, yang diratifikasi antara 1865 dan 1870. Amendemen ke-13 menghapus perbudakan. Amendemen ke-14 menjadikan setiap orang yang lahir di Amerika Serikat sebagai warga negara, serta menjanjikan proses hukum yang semestinya (due process) dan perlindungan hukum yang setara bagi semua orang. Amendemen ke-15 menyatakan bahwa hak pilih warga negara tidak boleh dicabut karena ras atau status sebagai mantan budak.
Ketiganya adalah perubahan pertama pada Konstitusi sejak 1804, dan satu-satunya yang ditulis setelah perang saudara. Amendemen ini merupakan inti hukum dari masa yang diceritakan dalam Era Rekonstruksi (1865–1877), dan menjadi salah satu benang merah dalam panduan kami tentang Amerika abad ke-19.
Singkatnya: Kongres memasukkan emansipasi, kewarganegaraan, dan hak pilih ke dalam Konstitusi itu sendiri, supaya Kongres berikutnya, presiden yang memusuhi, atau satu negara bagian tidak bisa begitu saja membatalkannya. Kelemahannya ada pada penegakan. Setelah 1877, pemerintah federal sebagian besar berhenti membelanya di wilayah Selatan, dan baru pada 1960-an janji-janji itu didukung tindakan nasional yang kuat.
Mengapa amendemen diperlukan
Ketika Perang Saudara berakhir pada 1865, status hukum kebebasan masih rapuh. Proklamasi Emansipasi Presiden Abraham Lincoln pada 1 Januari 1863 adalah perintah masa perang. Proklamasi itu berlaku untuk wilayah yang memberontak, bukan untuk negara bagian perbatasan yang tetap setia pada Uni, dan banyak ahli hukum meragukan nasibnya setelah pertempuran usai. Amendemen konstitusi akan menyelesaikan persoalan itu untuk seluruh negeri.
Kewarganegaraan juga belum jelas. Dalam putusan Dred Scott tahun 1857, Mahkamah Agung menyatakan bahwa warga kulit hitam Amerika, merdeka maupun budak, tidak bisa menjadi warga negara. Setelah perbudakan berakhir, muncul pula soal kekuasaan politik: orang yang dahulu diperbudak tidak pernah dihitung penuh dalam perwakilan, sehingga para pemimpin Selatan kini berpeluang menambah kursi di Kongres dari jumlah penduduk yang lebih besar, padahal mereka tetap menolak memperlakukan penduduk itu sebagai pemilih. Setiap amendemen menjawab salah satu masalah ini.
Amendemen ke-13 (1865): mengakhiri perbudakan
Amendemen ke-13 melarang perbudakan dan kerja paksa di seluruh Amerika Serikat atau wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Ada satu pengecualian: hukuman atas kejahatan yang pelakunya telah dinyatakan bersalah secara sah. Pasal kedua memberi Kongres wewenang menegakkan larangan itu lewat undang-undang.
Senat meloloskan amendemen ini pada 8 April 1864. DPR gagal mencapai dua pertiga suara yang dibutuhkan pada Juni tahun itu, tetapi setelah Lincoln terpilih kembali dan para sekutunya mendorong dengan gigih, amendemen ini lolos pada 31 Januari 1865. Negara-negara bagian kemudian memberikan suara. Pada 6 Desember 1865, Georgia menjadi negara bagian ke-27 dari 36 yang menyetujuinya, dan Menteri Luar Negeri William Seward mengumumkan amendemen itu berlaku pada 18 Desember. Lincoln dibunuh pada April dan tidak sempat melihatnya menjadi bagian Konstitusi; peran Lincoln bisa Anda baca lebih lanjut di Siapa Abraham Lincoln?
Klausul pengecualian itu langsung berdampak. Legislatif negara bagian Selatan mengesahkan Black Codes pada 1865 dan 1866 yang menjadikan hal-hal seperti menggelandang atau melanggar kontrak kerja sebagai tindak pidana, dan kemudian sistem sewa narapidana (convict leasing) mengirim banyak pria kulit hitam ke kerja paksa bagi majikan swasta. Amendemen ini mengakhiri kepemilikan manusia secara hukum, tetapi tidak dengan sendirinya memberikan hak yang setara.
Amendemen ke-14 (1868): kewarganegaraan dan perlindungan yang setara
Amendemen ke-14 lahir sebagai tanggapan atas Black Codes dan pendekatan lunak Presiden Andrew Johnson terhadap bekas negara bagian Konfederasi. Pada April, Kongres mengesahkan Undang-Undang Hak Sipil 1866 meski Johnson memvetonya, yang menyatakan warga kulit hitam Amerika sebagai warga negara. Karena khawatir Kongres berikutnya mencabut undang-undang itu atau pengadilan membatalkannya, kaum Republik memindahkan gagasan intinya ke dalam Konstitusi. Kongres menyetujui amendemen ini pada 13 Juni 1866.
Amendemen ini terdiri atas lima pasal:
- Pasal 1 menyatakan bahwa setiap orang yang lahir atau dinaturalisasi di Amerika Serikat, dan tunduk pada kekuasaannya, adalah warga negara. Pasal ini melarang negara bagian mencabut nyawa, kebebasan, atau harta tanpa proses hukum yang semestinya, dan melarang menolak perlindungan hukum yang setara bagi siapa pun. Pasal ini membalikkan putusan Dred Scott.
- Pasal 2 menyatakan bahwa negara bagian yang menghalangi warga pria dewasa untuk memilih bisa kehilangan kursi di DPR. Sanksi ini nyaris tidak pernah diterapkan.
- Pasal 3 melarang orang yang melanggar sumpah setia pada Konstitusi dengan bergabung ke Konfederasi untuk memegang jabatan, kecuali dua pertiga Kongres mengizinkannya.
- Pasal 4 menegaskan utang perang Uni dan menyatakan utang Konfederasi batal.
- Pasal 5 memberi Kongres wewenang membuat undang-undang untuk menegakkan amendemen ini.
Sebagian besar negara bagian Selatan awalnya menolaknya. Kongres lalu menjadikan ratifikasi sebagai bagian dari syarat untuk diterima kembali dalam Undang-Undang Rekonstruksi 1867. Amendemen ini diratifikasi pada 9 Juli 1868, dan beberapa minggu kemudian diumumkan sebagai bagian dari Konstitusi. Pasal pertamanya, dengan frasa "due process" dan "equal protection", menjadi bagian Konstitusi yang paling sering dikutip dalam hukum Amerika selanjutnya.
Amendemen ke-15 (1870): hak untuk memilih
Amendemen ke-15 menyatakan bahwa hak warga negara untuk memilih tidak boleh dicabut oleh Amerika Serikat atau negara bagian mana pun karena ras, warna kulit, atau status sebagai mantan budak. Kongres dapat menegakkannya lewat undang-undang. Kongres menyetujuinya pada 26 Februari 1869 dan amendemen ini diratifikasi pada 3 Februari 1870.
Para pendukungnya memandang hak pilih sebagai perlindungan terbaik bagi orang-orang yang baru merdeka: jika pria kulit hitam bisa memilih, negara bagian Selatan harus memperhitungkan kepentingan mereka. Pada tahun-tahun pertama setelah 1867, ratusan ribu pria kulit hitam mendaftar sebagai pemilih. Banyak di antara mereka terpilih menjadi pejabat lokal, anggota legislatif negara bagian, dan anggota Kongres. Pada 1870, Hiram Revels dari Mississippi menjadi anggota kulit hitam pertama di Senat AS.
Amendemen ini punya dua batasan yang jelas. Ia hanya melindungi pria, dan memecah gerakan hak setara, karena Elizabeth Cady Stanton dan Susan B. Anthony keberatan perempuan diabaikan, sementara Frederick Douglass dan yang lain berpendapat bahwa ini adalah "saatnya orang kulit hitam" dan perempuan harus menunggu. Selain itu, amendemen ini dirumuskan sebagai larangan atas alasan tertentu untuk mencabut hak pilih, bukan jaminan positif untuk memilih. Itu membuka celah bagi negara bagian untuk menerapkan tes baca-tulis, pajak pemilih (poll tax), dan aturan serupa yang dalam praktiknya menyasar pemilih kulit hitam.
Penegakan, lalu kemunduran
Selama beberapa tahun, Kongres dan pemerintah federal berusaha menegakkan amendemen-amendemen ini. Undang-Undang Penegakan 1870 dan 1871 menjadikan kekerasan atau ancaman untuk menghalangi orang memilih sebagai kejahatan federal, dan ditujukan kepada Ku Klux Klan. Departemen Kehakiman dibentuk pada 1870 sebagian untuk menangani perkara semacam itu.
Pengadilan dan masyarakat segera berpaling. Dalam Slaughter-House Cases (1873), Mahkamah Agung menafsirkan secara sempit perlindungan hak istimewa warga negara dalam Amendemen ke-14. Dalam United States v. Cruikshank (1876), Mahkamah membatalkan dakwaan terhadap pria kulit putih yang terlibat dalam pembantaian Colfax tahun 1873, dengan putusan bahwa pemerintah federal tidak dapat menghukum kekerasan oleh pihak swasta berdasarkan amendemen tersebut. Setelah pemilu 1876 yang disengketakan, pasukan federal meninggalkan negara bagian Selatan terakhir pada 1877, dan pemerintahan Demokrat kulit putih mengambil alih sepenuhnya.
Dalam beberapa dekade berikutnya, negara-negara bagian Selatan membangun sistem yang dikenal sebagai Jim Crow. Pajak pemilih, tes baca-tulis, dan kekerasan memangkas suara pemilih kulit hitam menjadi bagian kecil di sebagian besar wilayah Selatan, dan dalam Plessy v. Ferguson (1896) Mahkamah Agung menerima segregasi rasial dengan konsep "terpisah tetapi setara". Amendemen-amendemen itu tetap ada dalam Konstitusi, tetapi jarang ditegakkan.
Mengapa tetap penting
Amendemen-amendemen ini hidup kembali pada abad ke-20. Mahkamah Agung menggunakan Klausul Perlindungan yang Setara dalam Brown v. Board of Education (1954) untuk memutuskan bahwa sekolah negeri yang tersegregasi tidak konstitusional. Kongres memakai wewenang penegakannya untuk mengesahkan Undang-Undang Hak Sipil 1964 dan Undang-Undang Hak Pilih 1965, yang akhirnya menempatkan kekuatan federal yang kuat di belakang Amendemen ke-15. Pengadilan juga menggunakan Klausul Proses Hukum untuk menerapkan sebagian besar Bill of Rights pada negara bagian. Karena itu, sejarawan kadang menyebut tahun 1950-an dan 1960-an sebagai "Rekonstruksi Kedua".
Yang sering ditanyakan dalam ujian
- Cocokkan amendemen dengan tahun dan topiknya: ke-13 (1865) menghapus perbudakan; ke-14 (1868) kewarganegaraan, proses hukum yang semestinya, perlindungan yang setara; ke-15 (1870) hak pilih tanpa memandang ras.
- Bandingkan Proklamasi Emansipasi dengan Amendemen ke-13. Proklamasi adalah perintah masa perang yang mencakup wilayah pemberontak; amendemen bersifat permanen dan mencakup seluruh negeri.
- Klausul kewarganegaraan membalikkan Dred Scott v. Sandford (1857).
- Batasan Amendemen ke-15: hanya untuk pria, dan tidak melarang pajak pemilih atau tes baca-tulis, sehingga negara bagian menemukan cara untuk menyiasatinya.
- Signifikansi (gaya AP): amendemen-amendemen ini menciptakan dasar konstitusional yang bertahan lama bagi hak sipil, tetapi jurang antara hukum dan penegakan setelah 1877 membuat Jim Crow dapat berkembang.
- Kaitan dengan peristiwa berikutnya: Amendemen ke-14 menjadi dasar Brown v. Board; ke-15 menjadi landasan Undang-Undang Hak Pilih.
Bacaan lanjutan
- Era Rekonstruksi (1865–1877): perebutan politik soal pembangunan kembali wilayah Selatan, tempat amendemen-amendemen ini ditulis.
- Hukum Jim Crow: bagaimana negara bagian Selatan membangun sistem segregasi dan penekanan hak pilih setelah Rekonstruksi berakhir.
- Siapa Abraham Lincoln?: presiden yang mendorong Amendemen ke-13 lolos di Kongres.
- Amerika Abad ke-19: Ekspansi, Perang Saudara, dan Gilded Age: kisah yang lebih luas tentang periode ini.
