Dalam lima menit: apa itu hukum Jim Crow?
Hukum Jim Crow adalah aturan negara bagian dan daerah yang memisahkan warga Amerika kulit hitam dan kulit putih dalam kehidupan publik, dan di sebagian besar wilayah Selatan juga menutup hak pilih warga kulit hitam. Hukum ini bukan satu undang-undang yang disahkan Kongres. Isinya ratusan undang-undang terpisah, peraturan kota, dan kebiasaan yang tumbuh antara tahun 1870-an dan awal 1900-an, lalu bertahan hingga pertengahan 1960-an.
Sistem ini bertumpu pada tiga penyangga. Tempat-tempat umum, mulai dari gerbong kereta sampai sekolah, dipisahkan menurut ras. Aturan pemilu disusun sedemikian rupa sehingga warga kulit hitam nyaris tidak bisa mendaftar sebagai pemilih. Dan kekerasan, atau ancaman kekerasan, menopang keduanya. Mahkamah Agung membenarkan pengaturan ini pada 1896 dengan semboyan “terpisah tetapi setara”, padahal fasilitas yang disediakan bagi orang kulit hitam nyaris tidak pernah setara.
Halaman ini bagian dari panduan kami tentang 19th-Century America: Expansion, Civil War and the Gilded Age, dan melanjutkan kisah tempat cerita Rekonstruksi berhenti.
Asal-usul nama
“Jim Crow” bermula dari tokoh panggung. Pada awal 1830-an, penghibur kulit putih Thomas D. Rice membawakan pertunjukan nyanyi dan tari berjudul “Jump Jim Crow” dengan wajah dicat hitam (blackface), mengolok-olok orang kulit hitam lewat karikatur kasar. Pertunjukan itu laris di Amerika Serikat dan Inggris.
Dalam beberapa dekade berikutnya, “Jim Crow” menjadi sebutan yang menghina bagi warga Amerika kulit hitam. Pada 1890-an, surat kabar dan politikus memakainya untuk undang-undang segregasi yang baru. Kini para sejarawan memakainya sebagai nama baku untuk seluruh sistem tersebut, sambil tetap mengingat asal kata itu.
Penyebab: mengapa hukum ini muncul setelah Rekonstruksi
Perang Saudara mengakhiri perbudakan. Kongres lalu mengesahkan Amandemen ke-13, ke-14, dan ke-15 untuk menghapus perbudakan, menjamin kewarganegaraan dan perlindungan hukum yang setara, serta melindungi hak pilih pria kulit hitam (lihat The 13th, 14th and 15th Amendments). Selama masa Rekonstruksi (1865–1877), pria kulit hitam memberikan suara, menduduki jabatan publik, dan ikut menyusun konstitusi negara bagian yang baru di seluruh Selatan.
Para pemimpin kulit putih Selatan segera melawan. Pada 1865 dan 1866, bekas negara bagian Konfederasi mengesahkan Black Codes yang membatasi tempat orang kulit hitam boleh bekerja, memiliki tanah, atau bepergian. Kelompok seperti Ku Klux Klan menebar teror terhadap pemilih kulit hitam dan sekutu kulit putih mereka. Sementara itu, dukungan Utara untuk menegakkan Rekonstruksi memudar. Setelah pemilihan presiden 1876 yang disengketakan, pasukan federal ditarik dari negara-negara bagian Selatan terakhir pada 1877, dan kaum Demokrat kulit putih, yang menyebut diri mereka Redeemers, merebut kembali pemerintahan negara bagian.
Tanpa penegakan oleh pemerintah federal, badan legislatif Selatan bebas menulis aturan rasial tanpa takut ditegur dari Washington. Mahkamah Agung ikut membantu. Dalam Civil Rights Cases tahun 1883, Mahkamah memutuskan bahwa Undang-Undang Hak Sipil 1875, yang melarang diskriminasi di hotel, teater, dan kereta, tidak dapat diterapkan pada usaha swasta. Warga kulit hitam pun tidak lagi mendapat perlindungan nasional dari pengucilan semacam itu.
Cara kerja sistem ini
Segregasi dalam kehidupan sehari-hari
Tennessee mengesahkan salah satu undang-undang segregasi kereta api pertama pada 1881, dan pada 1890 Separate Car Act Louisiana mewajibkan gerbong kereta terpisah. Negara bagian lain menyusul dengan aturan untuk trem, ruang tunggu, sekolah, rumah sakit, taman, restoran, teater, penjara, bahkan pemakaman. Papan bertuliskan “White” dan “Colored” tergantung di atas pintu masuk dan keran air minum. Warga Amerika kulit hitam diharapkan memakai pintu samping, duduk di kursi belakang, memakai fasilitas yang lebih buruk, dan bersikap tunduk kepada orang kulit putih dalam pergaulan sehari-hari. Sekolah kulit hitam menerima dana jauh lebih sedikit daripada sekolah kulit putih.
Perampasan hak pilih
Amandemen ke-15 melarang pencabutan hak pilih karena alasan ras, sehingga negara bagian Selatan memakai aturan yang tampak netral. Konstitusi Mississippi 1890 menjadi contoh dengan pajak pemungutan suara (poll tax) dan tes baca-tulis, yang kemudian ditiru negara bagian lain. Petugas pendaftaran menentukan apakah pelamar sudah “memahami” sebuah kutipan konstitusi, sehingga mereka bisa meluluskan pelamar kulit putih dan menggagalkan pelamar kulit hitam. Klausul kakek (grandfather clause), yang diadopsi Louisiana pada 1898, membebaskan pria yang leluhurnya boleh memilih pada 1860-an dari tes tersebut, yang dalam praktiknya hanya berlaku bagi pria kulit putih. Pemilihan pendahuluan Partai Demokrat khusus kulit putih menutup celah terakhir. Di Louisiana, sekitar 130.000 pemilih kulit hitam terdaftar pada 1896; pada 1904 jumlahnya sekitar 1.300.
Pekerjaan dan uang
Sebagian besar warga kulit hitam Selatan adalah petani miskin. Sistem bagi hasil (sharecropping) dan utang mengikat banyak dari mereka pada tanah garapan. Negara bagian juga memakai undang-undang gelandangan dan penyewaan narapidana (convict leasing) untuk mengirim tahanan kulit hitam bekerja bagi perusahaan swasta dan pemilik tanah dalam kondisi yang kejam.
Kekerasan
Hukum ditopang teror. Catatan Tuskegee Institute menghitung hampir 4.700 kasus hukuman gantung massal (lynching) di Amerika Serikat antara 1882 dan 1968, dan sebagian besar korbannya adalah orang kulit hitam. Hanya sedikit pelaku yang dihukum. Pada 1898, di Wilmington, North Carolina, kaum supremasi kulit putih menggulingkan pemerintah kota yang terpilih dan membunuh warga kulit hitam. Polisi, hakim, dan juri hampir seluruhnya kulit putih, sehingga warga kulit hitam hampir tidak punya peluang mendapat perlindungan di pengadilan.
Plessy v. Ferguson (1896)
Pada 1892, Homer Plessy, pria Louisiana berdarah campuran, membeli tiket kelas satu di New Orleans dan duduk di gerbong khusus kulit putih milik East Louisiana Railroad. Sekelompok warga kulit hitam New Orleans merencanakan aksi protes itu untuk menggugat Separate Car Act, dan Plessy pun ditangkap.
Perkara ini sampai ke Mahkamah Agung. Pada 1896, Mahkamah memutuskan dengan suara 7 banding 1 bahwa fasilitas terpisah adalah konstitusional selama “setara”. Hakim Henry Billings Brown menulis untuk mayoritas bahwa Amandemen ke-14 tidak dapat menghapus perbedaan berdasarkan warna kulit. Hakim John Marshall Harlan berbeda pendapat seorang diri. Ia menulis bahwa Konstitusi itu “buta warna” (color-blind) dan memperingatkan bahwa putusan ini akan merugikan sebesar putusan Dred Scott.
Putusan itu tidak menciptakan Jim Crow, tetapi memberi segregasi payung hukum selama hampir enam puluh tahun. Dalam praktiknya, “setara” hanyalah fiksi: sekolah kulit hitam mendapat dana jauh lebih sedikit, dan di banyak tempat musafir serta pasien kulit hitam sama sekali tidak punya fasilitas pengganti.
Perlawanan dan Migrasi Besar
Warga Amerika kulit hitam melawan sejak awal. Jurnalis Ida B. Wells menyelidiki dan berkampanye menentang lynching. Booker T. Washington mendorong kemajuan ekonomi, sementara W. E. B. Du Bois menuntut hak politik penuh. NAACP berdiri pada 1909. Mulai sekitar 1916, warga kulit hitam Selatan pindah ke utara dan barat dalam peristiwa yang dikenal sebagai Migrasi Besar (Great Migration), sekitar enam juta orang hingga 1970, demi pekerjaan yang lebih baik dan hambatan hukum yang lebih sedikit. Wilayah Utara punya segregasinya sendiri dalam perumahan, sekolah, dan pekerjaan, meski lebih jarang dituangkan dalam undang-undang negara bagian.
Bagaimana Jim Crow berakhir
Sistem ini runtuh selangkah demi selangkah. Pada 1944, Smith v. Allwright membatalkan pemilihan pendahuluan khusus kulit putih. Pada 1954, Brown v. Board of Education memutuskan secara bulat bahwa sekolah negeri yang terpisah pada hakikatnya tidak setara, sehingga Plessy dibatalkan untuk bidang pendidikan. Banyak pejabat Selatan menunda integrasi bertahun-tahun.
Boikot bus Montgomery (1955–1956), yang dipicu penangkapan Rosa Parks, membuat Martin Luther King Jr. dikenal secara nasional. Aksi duduk (sit-in), Freedom Rides, dan Pawai di Washington 1963 menyusul. Kemudian Kongres bertindak. Undang-Undang Hak Sipil 1964 melarang segregasi di fasilitas umum dan diskriminasi dalam pekerjaan. Undang-Undang Hak Pilih 1965 menangguhkan tes baca-tulis di daerah yang punya riwayat diskriminasi dan memungkinkan pejabat federal mengawasi pendaftaran pemilih. Banyak sejarawan menganggap 1965 sebagai akhir Jim Crow sebagai sistem hukum.
Warisan Jim Crow
Dampaknya bertahan jauh lebih lama daripada hukumnya. Bank dan agen properti terus mengarahkan keluarga kulit hitam ke permukiman terpisah, dan karena sekolah mengikuti permukiman, pendidikan yang timpang pun berlanjut. Banyak keluarga kulit hitam tertutup dari kesempatan membangun kekayaan selama beberapa generasi, yang oleh para peneliti dikaitkan dengan kesenjangan yang masih ada hingga kini. Gerakan hak sipil juga menjadi teladan bagi kampanye hak asasi di berbagai penjuru dunia.
Yang sering ditanyakan dalam ujian
Pertanyaan umum beserta jawaban singkatnya:
- Apa dasar hukum segregasi? Plessy v. Ferguson (1896) dan doktrin “terpisah tetapi setara”.
- Bagaimana negara bagian Selatan menyiasati Amandemen ke-15? Dengan pajak pemungutan suara, tes baca-tulis, dan klausul kakek.
- Putusan mana yang membatalkan segregasi sekolah? Brown v. Board of Education (1954).
- Undang-undang mana yang mengakhiri sistem ini? Undang-Undang Hak Sipil 1964 dan Undang-Undang Hak Pilih 1965.
Untuk bobot penting ala AP, Jim Crow menunjukkan bagaimana capaian Rekonstruksi dibalikkan, bagaimana federalisme memberi negara bagian wewenang menetapkan aturan rasial, dan bagaimana makna Amandemen ke-14 bergantung pada cara pengadilan menafsirkannya. Rangkaian yang perlu diingat: berakhirnya Rekonstruksi (1877), undang-undang segregasi dan perampasan hak pilih (1880-an–1900-an), Plessy (1896), Migrasi Besar, Brown (1954), Undang-Undang Hak Sipil (1964), Undang-Undang Hak Pilih (1965).
Bacaan berikutnya
The 13th, 14th and 15th Amendments: hak-hak konstitusional yang hendak disiasati oleh hukum Jim Crow.
Who Was Abraham Lincoln?: presiden masa perang yang kepemimpinannya mengantar pada emansipasi dan amandemen-amandemen tersebut.
The Transcontinental Railroad (1869): era kereta api yang juga melahirkan undang-undang segregasi pertama untuk gerbong kereta.
