Lima menit memahami dinasti Vietnam dan kekuasaan Prancis
Sejarah Vietnam dari 1428 hingga 1945 mencakup pemulihan Dinasti Lê hingga berakhirnya monarki Nguyễn dan deklarasi berdirinya Republik Demokratik Vietnam. Selama lima abad itu, para penguasa membangun dan membangun kembali negara, memperluas wilayah ke selatan, serta menghadapi tekanan yang berubah-ubah dari kekuatan tetangga dan imperium Eropa. Penaklukan Prancis mengubah sistem politik, sementara pendudukan Jepang pada masa perang melemahkan kendali Prancis dan membuka jalan bagi klaim kemerdekaan yang bersaing pada 1945.
Pada 1428, Lê Lợi mendirikan Dinasti Lê Akhir setelah mengalahkan pasukan Ming dan mengakhiri masa pendudukan Tiongkok. Istana memerintah Đại Việt melalui birokrasi yang kian tertata. Belakangan, kewibawaan kerajaan melemah dan keluarga Trịnh serta Nguyễn yang berkuasa memerintah wilayah-wilayah yang saling bersaing atas nama kaisar Lê. Pada akhir abad ke-18, gerakan Tây Sơn menggulingkan tatanan politik tersebut. Nguyễn Ánh mengalahkan Tây Sơn dan mendirikan Dinasti Nguyễn pada 1802, menyatukan kembali sebagian besar negeri di bawah satu istana.
Prancis memulai intervensi militernya pada 1858 dan secara bertahap menguasai Vietnam. Pada akhir 1880-an, Vietnam dibagi menjadi Cochinchina, koloni di selatan, serta protektorat Annam di tengah dan Tonkin di utara. Para kaisar Nguyễn tetap bertakhta di beberapa bagian negeri, tetapi pejabat Prancis memegang kewenangan yang menentukan. Pada 1887, Prancis menggabungkan wilayah-wilayah itu dengan Kamboja ke dalam Indochina Prancis; Laos kemudian bergabung.
Selama Perang Dunia II, Jepang menduduki Indochina sementara para administrator Prancis pada awalnya tetap memerintah di bawah pengawasan Jepang. Pada 9 Maret 1945, pasukan Jepang menyingkirkan pemerintahan Prancis. Dua hari kemudian, Kaisar Bảo Đại menyatakan kemerdekaan Kekaisaran Vietnam, sebuah pemerintahan masa perang yang didukung Jepang. Peristiwa ini berbeda dari revolusi dan deklarasi Việt Minh yang terjadi kemudian. Setelah Jepang menyerah pada Agustus, Revolusi Agustus yang dipimpin Việt Minh mengambil alih kekuasaan di kota-kota besar. Bảo Đại turun takhta, dan pada 2 September Hồ Chí Minh memproklamasikan Republik Demokratik Vietnam. Deklarasi itu mengajukan klaim baru atas kemerdekaan, tetapi belum menentukan siapa yang akan memerintah Vietnam.
Periode ini berkaitan dengan sejarah dinasti, kekaisaran, dan perang di Vietnam yang lebih luas. Perubahan politik pada 1945 juga membuka jalan bagi Perang Vietnam dan konflik-konflik berikutnya di kawasan ini.
Fakta penting
- Periode: 1428–1945, dari berdirinya Dinasti Lê Akhir hingga berakhirnya pemerintahan kekaisaran Nguyễn.
- Negara awal: Istana Lê Akhir memerintah Đại Việt setelah kemenangan Lê Lợi atas kekuasaan Ming.
- Dinasti terakhir: Dinasti Nguyễn menyatukan negeri di bawah istana pusat pada 1802 dan berakhir pada 1945.
- Kekuasaan Prancis: Penaklukan Prancis berlangsung sejak 1858 hingga 1880-an; Vietnam ditata menjadi Cochinchina, Annam, dan Tonkin.
- 9 Maret 1945: Kudeta Jepang menyingkirkan pemerintahan Prancis.
- 11 Maret 1945: Bảo Đại menyatakan kemerdekaan Kekaisaran Vietnam, pemerintahan masa perang yang didukung Jepang.
- 2 September 1945: Hồ Chí Minh memproklamasikan Republik Demokratik Vietnam setelah Revolusi Agustus.
Dari Dinasti Lê hingga wilayah yang terpecah
Pemulihan Dinasti Lê dimulai setelah perjuangan panjang melawan kekuasaan Ming. Lê Lợi, pemimpin pemberontakan Lam Sơn, menjadi kaisar pada 1428. Istana yang dipulihkan itu menyebut wilayahnya Đại Việt dan berupaya memperkuat pemerintahan pusat. Pejabat dipilih melalui ujian yang didasarkan pada ilmu Konfusianisme, sementara pembagian wilayah administratif memperluas jangkauan istana. Di bawah para penguasa awal Dinasti Lê, khususnya Lê Thánh Tông, pemerintahan mengembangkan lembaga hukum dan birokrasi yang memengaruhi dinasti-dinasti berikutnya.
Negara pada abad ke-15 juga meluas ke selatan. Pada 1471, pasukan Lê mengalahkan pusat politik utama Champa, sebuah titik balik dalam proses panjang perpindahan penduduk Vietnam dan perluasan kekuasaan ke wilayah yang kini menjadi Vietnam tengah dan selatan. Proses ini tidak berlangsung di tanah kosong: peta politik berubah dan masyarakat Cham serta kelompok lain yang telah tinggal di kawasan itu terdampak. Migrasi dan konflik pada masa berikutnya memperluas kekuasaan Vietnam lebih jauh ke selatan. Pertumbuhan negara dan dampaknya terhadap masyarakat setempat perlu dilihat sebagai bagian dari kisah yang sama.
Seiring waktu, kewibawaan para kaisar Lê melemah. Sejak abad ke-16, keluarga Trịnh menjalankan kekuasaan di utara, sementara para penguasa Nguyễn memerintah wilayah selatan. Keduanya mengaku mengabdi kepada istana Lê, tetapi dalam praktiknya negeri itu terpecah. Para penguasa yang bersaing berperang dalam konflik panjang, memperebutkan perdagangan dan wilayah, serta membangun sistem administrasi dan militer masing-masing. Perpecahan ini membentuk kehidupan politik selama beberapa generasi, meski orang dan barang tetap bergerak melintasi wilayah-wilayah tersebut.
Pemberontakan Tây Sơn dimulai pada 1771 di tengah kesulitan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap para penguasa yang mapan. Para pemimpinnya mengalahkan keluarga Trịnh dan para penguasa Nguyễn, lalu menggulingkan Dinasti Lê. Gerakan itu sempat menyatukan kembali sebagian besar negeri. Pada 1789, penguasa Tây Sơn yang paling dikenal, Quang Trung, mengalahkan pasukan Qing yang memasuki Vietnam utara. Tatanan Tây Sơn tidak bertahan lama: Nguyễn Ánh, anggota keluarga Nguyễn selatan yang selamat, mengalahkan gerakan tersebut dan mendirikan dinasti baru. Pergantian kekuasaan ini menunjukkan betapa sulitnya mempertahankan negara yang bersatu.
Dinasti Nguyễn dan penaklukan Prancis
Nguyễn Ánh naik takhta sebagai Kaisar Gia Long pada 1802. Ia mendirikan Dinasti Nguyễn dan menetapkan Huế, di Vietnam tengah, sebagai ibu kota. Istana baru itu menyatukan utara dan selatan di bawah satu monarki setelah puluhan tahun perang. Pemerintahannya mengambil banyak unsur tradisi politik dan keilmuan Tiongkok, termasuk birokrasi Konfusianisme dan ujian untuk pejabat. Istana juga berupaya memetakan, memungut pajak, dan memerintah wilayah yang panjang dengan sejarah daerah yang beragam.
Nama negara berubah selama periode ini. Pemerintahan Gia Long menggunakan nama Vietnam pada 1804, dan penerusnya, Minh Mạng, kemudian menggunakan Đại Nam. Nama dan perbatasan mencerminkan upaya istana mendefinisikan negara. Dinasti itu juga menghadapi berbagai keterbatasan: keadaan setempat beragam, komunikasi sulit, dan reformasi pusat dapat memicu perlawanan. Hubungan dengan pedagang dan misionaris asing menambah tekanan.
Kaisar Tự Đức, yang memerintah dari 1847 hingga 1883, menghadapi intervensi Prancis yang kian meningkat. Prancis menyebut pembatasan dan penganiayaan terhadap misionaris serta pemeluk Katolik sebagai salah satu alasan tindakan militernya, sembari mengejar kepentingan strategis dan komersial yang lebih luas. Pasukan Prancis dan Spanyol menyerang Đà Nẵng pada 1858, lalu mengalihkan operasi ke selatan. Pada 1862, istana Nguyễn menyerahkan tiga provinsi selatan kepada Prancis; penyerahan wilayah lain menyusul. Hilangnya wilayah secara bertahap melemahkan istana dan mempersempit pilihan yang tersedia.
Pejabat Prancis tidak langsung menggantikan semua lembaga yang sudah ada. Mereka memperluas kekuasaan lewat perjanjian dan pendudukan militer, dengan perlakuan berbeda di tiap wilayah Vietnam. Di selatan, Prancis memerintah Cochinchina sebagai koloni. Di Annam tengah dan Tonkin utara, Prancis memberlakukan protektorat, tempat kaisar dan istana tetap menjalankan peran yang terbatas. Perbedaan ini penting: kekuasaan Prancis mencakup Vietnam, tetapi status hukum dan bentuk pemerintahan tiap wilayah tidak sama.
Pemerintahan kolonial dan perlawanan
Tekanan Prancis meningkat pada 1883 dan 1884, ketika perjanjian menempatkan Annam dan Tonkin di bawah perlindungan Prancis serta membatasi kemerdekaan istana. Perlawanan pun muncul. Gerakan Cần Vương, yang dilancarkan atas nama pemulihan kekuasaan raja, mendapat dukungan dari para pendukung istana dan pemimpin setempat. Dalam berbagai bentuk, gerakan ini berlanjut hingga 1890-an. Gerakan itu bukan satu organisasi nasional yang terpadu, tetapi menunjukkan bahwa hilangnya kedaulatan ditentang di berbagai bagian negeri.
Pada 1887, Prancis mendirikan Persatuan Indochina, yang menggabungkan Cochinchina, Annam, Tonkin, dan Kamboja dalam kerangka kolonial. Laos ditambahkan pada 1899. Hà Nội menjadi pusat administrasi penting. Pemerintahan Prancis menata ulang perpajakan, transportasi, penggunaan tanah, pendidikan, dan perdagangan untuk memenuhi kepentingan kolonial. Jalur kereta api, pelabuhan, dan perkebunan menghubungkan sejumlah bagian ekonomi dengan pasar internasional secara lebih erat, sementara banyak orang Vietnam menghadapi pajak, kerja paksa, tekanan atas tanah, dan akses yang tidak setara terhadap kekuasaan politik.
Kolonialisme juga membawa perubahan rumit dalam kehidupan masyarakat. Sekolah berbahasa Prancis dan jaringan penerbitan baru membantu sebagian orang Vietnam mengenal gagasan politik Eropa, sementara sistem tulisan Vietnam berhuruf Latin, quốc ngữ, makin luas digunakan. Guru, pejabat, penulis, dan aktivis Vietnam memakai sarana-sarana ini untuk tujuan yang bisa berbeda dari kehendak pemerintah kolonial. Ada yang ingin mereformasi monarki; yang lain memperjuangkan republik atau kemerdekaan nasional. Gagasan dan strategi mereka beragam.
Para kaisar Nguyễn tetap bertakhta di Annam dan Tonkin di bawah pengawasan ketat Prancis. Beberapa di antaranya menentang pembatasan kekuasaan mereka. Kaisar Hàm Nghi bergabung dengan perjuangan Cần Vương, lalu ditangkap dan diasingkan. Kemudian, Thành Thái dan Duy Tân juga disingkirkan dan dikirim ke pengasingan. Peristiwa ini memperlihatkan jarak antara upacara kerajaan dan kekuasaan politik: istana tetap bertahan, tetapi pihak berwenang Prancis dapat menyingkirkan penguasa yang menentang kendali mereka.
Perang Dunia II, revolusi, dan dua deklarasi
Perang Dunia II mengubah keseimbangan kekuasaan, tetapi kemerdekaan tidak langsung terwujud. Jepang memasuki Indochina Prancis bagian utara pada 1940 dan memperluas kehadiran militernya ke seluruh kawasan. Pejabat kolonial Prancis masih mengelola wilayah itu di bawah pengawasan Jepang hingga kudeta Jepang pada 9 Maret 1945 menyingkirkan mereka. Pada 11 Maret, Bảo Đại menyatakan kemerdekaan Kekaisaran Vietnam. Pemerintahan masa perang itu didukung Jepang dan dibentuk di tengah dominasi militer Jepang. Deklarasi ini bukan deklarasi Việt Minh yang muncul pada akhir tahun tersebut.
Việt Minh, gerakan kemerdekaan yang dipimpin Hồ Chí Minh, telah berorganisasi untuk melawan kolonialisme Prancis dan pendudukan Jepang. Penyerahan Jepang pada Agustus 1945 membuka kesempatan politik yang singkat dan tidak menentu. Việt Minh dan kelompok lain bergerak mengambil alih kendali di kota-kota besar; rangkaian peristiwa ini dikenal sebagai Revolusi Agustus. Bảo Đại turun takhta pada akhir Agustus. Pada 2 September, Hồ Chí Minh memproklamasikan Republik Demokratik Vietnam di Hà Nội.
Kedua deklarasi itu menyatakan proyek politik yang berbeda. Deklarasi Bảo Đại pada Maret berkaitan dengan Kekaisaran Vietnam yang didukung Jepang setelah Jepang menyingkirkan kekuasaan Prancis. Deklarasi September berasal dari Hồ Chí Minh dan Việt Minh setelah Jepang menyerah dan Revolusi Agustus berlangsung. Deklarasi itu menandai klaim kemerdekaan republik baru, tetapi belum menentukan masa depan politik Vietnam. Pasukan Prancis berusaha kembali, dan konflik segera berlanjut. Berakhirnya Dinasti Nguyễn dan deklarasi September menutup rentang waktu yang dibahas di sini, tetapi bukan sejarah campur tangan asing atau perjuangan bersenjata.
Hal yang sering ditanyakan dalam ujian
Untuk sejarah dunia, susun periode ini berdasarkan tiga perubahan yang saling berkaitan: pembentukan negara, perluasan kolonial, dan gerakan kemerdekaan. Dinasti Lê Akhir memulihkan istana Vietnam setelah kekuasaan Ming; perpecahan Trịnh–Nguyễn dan pemberontakan Tây Sơn memperlihatkan perubahan kekuatan di dalam negeri; lalu Dinasti Nguyễn menyatukan kembali negeri pada 1802. Setelah itu, telusuri bagaimana penaklukan Prancis menjadikan istana lembaga bawahan dan membagi Vietnam menjadi Cochinchina, Annam, dan Tonkin.
Jawaban singkat yang baik perlu membedakan tanggal dan hasil peristiwa. Prancis memulai serangannya pada 1858; kendali Prancis meluas sepanjang 1860-an dan 1880-an; Persatuan Indochina dibentuk pada 1887. Jepang menduduki Indochina selama Perang Dunia II, lalu menyingkirkan pemerintahan Prancis pada Maret 1945. Bảo Đại menyatakan Kekaisaran Vietnam merdeka pada 11 Maret. Setelah Jepang menyerah, Revolusi Agustus membawa Việt Minh berkuasa di kota-kota besar, lalu Hồ Chí Minh memproklamasikan Republik Demokratik Vietnam pada 2 September. Jangan menyamakan kedua deklarasi itu atau menyatakan bahwa deklarasi September langsung mewujudkan kemerdekaan yang diakui semua pihak.
Untuk menulis esai yang kuat, hubungkan penyebab dalam negeri dan internasional. Ambisi kekaisaran Prancis berperan, begitu pula pilihan politik istana Nguyễn, perpecahan daerah, perlawanan setempat, serta perkembangan gerakan reformasi dan nasionalis Vietnam. Jelaskan perbedaan pengaturan hukum di selatan, tengah, dan utara. Terakhir, tunjukkan bagaimana Perang Dunia II melemahkan kekuasaan kolonial dan membuka peluang yang berusaha dimanfaatkan para revolusioner Vietnam. Dengan pendekatan ini, periode tersebut menjadi rangkaian perubahan politik, bukan sekadar daftar penguasa.
Bacaan lanjutan
Untuk memahami kisah nasional yang lebih luas, lanjutkan dengan Sejarah Vietnam: Dinasti, Kekaisaran, dan Perang, artikel induk untuk topik ini. Untuk melihat bagaimana perjuangan kemerdekaan berkembang menjadi konflik Perang Dingin, baca Penjelasan tentang Perang Vietnam. Untuk perspektif regional mengenai selatan negeri, baca Saigon dan Vietnam Selatan. Untuk membandingkan tekanan yang dihadapi Vietnam pada abad ke-19 dengan tanggapan kekaisaran tetangganya terhadap kekuatan asing, baca Tiongkok Qing, Jepang, dan Barat.
