Dalam lima menit
Aneksasi Korea oleh Jepang adalah perjanjian singkat dengan akibat yang sangat besar. Perjanjian itu ditandatangani di Seoul pada 22 Agustus 1910 dan diumumkan pada 29 Agustus, lalu menghapus Kekaisaran Korea sebagai sebuah negara. Korea diganti namanya menjadi Chōsen, dan seorang gubernur jenderal Jepang memerintah dari Seoul sampai Jepang menyerah pada 1945. Itulah sebabnya para sejarawan menyebut masa Korea di bawah kekuasaan Jepang berlangsung selama tiga puluh lima tahun, dari 1910 hingga 1945.
Perjanjian ini tidak muncul tiba-tiba. Selama sekitar lima tahun Jepang terus memperketat cengkeramannya. Pada 1905 Jepang menguasai politik luar negeri Korea, lalu pada 1907 pemerintahan dalam negeri dan angkatan bersenjatanya. Pada 1910, perjanjian itu hanya memberi bentuk hukum pada kendali yang sudah ada. Kisah ini adalah bagian dari perubahan yang lebih luas yang diuraikan dalam Qing China, Japan and the West (1793–1912).
Urutan sederhana yang perlu diingat: 1904 (penasihat), 1905 (urusan luar negeri), 1907 (urusan dalam negeri dan militer), 1910 (aneksasi).
Mengapa Jepang menginginkan Korea
Semenanjung Korea hanya sepelayaran singkat dari Jepang. Setelah Restorasi Meiji, para pemimpin Jepang khawatir bahwa pesaing kuat di Korea, mula-mula Tiongkok dan kemudian Rusia, akan mengancam negara baru mereka. Mereka juga memandang penguasaan wilayah di luar negeri sebagai tanda sebuah negara adidaya, seperti kekaisaran-kekaisaran Barat.
Selama berabad-abad Kerajaan Joseon menjalankan kebijakan luar negeri yang hati-hati dan hampir tertutup, serta mempertahankan hubungan upeti tradisional dengan Tiongkok. Pada 1875 bentrokan di Pulau Ganghwa memberi Jepang dalih untuk mengirim kapal perang. Pada 1876 Korea menandatangani Perjanjian Ganghwa, perjanjian tidak setara yang mirip dengan perjanjian yang dipaksakan negara-negara Barat kepada Jepang. Di dalam negeri, kaum reformis yang ingin melakukan modernisasi berselisih dengan kaum konservatif yang ingin mempertahankan hubungan erat dengan Tiongkok. Kerusuhan tentara pada 1882 dan kudeta yang gagal pada 1884 membuat pasukan Tiongkok maupun Jepang turun tangan.
Pada 1894 pemberontakan petani besar, yakni pemberontakan Donghak, membuat Tiongkok dan Jepang sama-sama mengirim pasukan, dan Perang Tiongkok-Jepang Pertama pun pecah. Dalam Perjanjian Shimonoseki 1895, Tiongkok mengakui Korea sebagai negara yang sepenuhnya merdeka. Hal itu mengakhiri pengaruh Tiongkok, tetapi juga memberi Jepang ruang gerak yang lebih luas. Pada Oktober 1895 Ratu Min, yang menentang pengaruh Jepang, dibunuh di istananya oleh sekelompok orang yang menyertakan agen Jepang, dan banyak orang Korea berbalik keras melawan Jepang. Pada 1897 Raja Gojong memproklamasikan Kekaisaran Korea dan menyandang gelar kaisar, antara lain untuk menunjukkan bahwa Korea adalah negara berdaulat.
Dari protektorat hingga aneksasi, 1904–1910
1904: perang dan penasihat
Ketika Perang Rusia-Jepang dimulai pada Februari 1904, Jepang mengirim pasukan ke Korea dan memaksa pemerintah Korea menandatangani protokol yang menjanjikan kerja sama. Pada Agustus, sebuah perjanjian pertama membuat Korea menerima penasihat keuangan dan diplomatik yang dipilih oleh Jepang.
1905: negara-negara besar menyingkir
Jepang juga menyiapkan landasan diplomatik. Pada Juli 1905 Menteri Perang AS William Taft dan Perdana Menteri Katsura Tarō berbicara di Tokyo; catatan pembicaraan mereka menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak akan ikut campur di Korea selama Jepang menghormati kekuasaan AS di Filipina. Itu berupa memorandum, bukan perjanjian. Pada Agustus, Aliansi Anglo-Jepang yang diperbarui mengakui kepentingan utama Jepang di Korea, dan pada September Perjanjian Portsmouth, yang mengakhiri perang dengan Rusia, melakukan hal yang sama.
Pada 17 November 1905 Jepang kemudian memperoleh Perjanjian Jepang–Korea 1905, yang sering disebut Perjanjian Eulsa. Pasukan Jepang ditempatkan di sekitar istana Korea selama perundingan berlangsung. Urusan luar negeri Korea beralih ke Jepang, dan seorang Residen Jenderal Jepang akan bertugas di Seoul; yang pertama adalah Itō Hirobumi. Kaisar Gojong tidak meratifikasi perjanjian itu, dan para menteri yang menandatanganinya kemudian dicap pengkhianat di Korea. Sejak itu para pengkritik Korea berpendapat bahwa perjanjian tersebut tidak sah sejak awal.
1907: Den Haag dan militer
Pada Juni 1907 Gojong secara rahasia mengirim tiga utusan ke Konferensi Perdamaian Den Haag Kedua untuk menyampaikan keberatan terhadap perjanjian 1905. Negara-negara besar menolak mengizinkan mereka ikut serta, karena diplomasi Korea kini berada di tangan Jepang. Jepang memanfaatkan peristiwa itu untuk memaksa Gojong turun takhta demi putranya, Sunjong. Pada 24 Juli, sebuah perjanjian baru memungkinkan Residen Jenderal mengarahkan administrasi dalam negeri Korea, dan pejabat Jepang masuk ke dalam pemerintahan. Pada Agustus, tentara Korea dibubarkan. Sebagian prajuritnya bergabung dengan “tentara kebenaran”, kelompok gerilya yang selama beberapa tahun melawan pasukan Jepang di pedesaan. Jepang menumpas mereka dengan kejam.
1909–1910: tahun terakhir
Pada Juli 1909 kabinet Jepang menyetujui prinsip untuk mencaplok Korea pada waktu yang tepat. Itō, yang mengundurkan diri sebagai Residen Jenderal pada Juni tahun itu, sering digambarkan sebagai pemimpin Jepang yang lebih berhati-hati. Pada 26 Oktober 1909 ia ditembak mati di Stasiun Harbin oleh An Jung-geun, seorang aktivis kemerdekaan Korea, yang dihukum mati pada Maret 1910. Pembunuhan itu bukan penyebab keputusan tersebut, tetapi memperkuat desakan di Jepang untuk bertindak. Pada Desember, kelompok pro-Jepang, Iljinhoe, mengeluarkan pernyataan yang meminta penyatuan, yang dimanfaatkan Jepang sebagai dukungan.
Pada Mei 1910 Jenderal Terauchi Masatake menjabat sebagai Residen Jenderal, mendatangkan lebih banyak pasukan dan gendarmerie, serta memperketat kendali atas pers dan pertemuan umum. Pada Juli Jepang dan Rusia menandatangani perjanjian lain yang saling menghormati kepentingan masing-masing di kawasan itu. Pada 22 Agustus Terauchi dan Perdana Menteri Yi Wan-yong menandatangani perjanjian tersebut. Di dalamnya, kaisar Korea menyerahkan semua hak pemerintahan kepada kaisar Jepang. Sunjong kehilangan takhta dan menjadi “Raja Yi” Korea dalam sistem kekaisaran Jepang. Perjanjian itu diumumkan kepada publik pada 29 Agustus. Tidak ada negara besar yang memprotes.
Korea di bawah kekuasaan Jepang, 1910–1945
Pada Oktober 1910 Pemerintahan Umum Korea dibentuk di Seoul, dengan Terauchi sebagai gubernur jenderal pertama. Para gubernur jenderal adalah perwira militer senior yang bertanggung jawab kepada kaisar Jepang, dan mereka memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan militer. Pada 1910-an gendarmerie juga bertindak sebagai polisi, dan pertemuan serta surat kabar dibatasi dengan ketat. Survei tanah (1910–18) mendaftarkan kepemilikan tanah, dan sebagian petani yang tidak dapat membuktikan klaimnya kehilangan tanah. Rel kereta, pelabuhan, dan sekolah dibangun, tetapi terutama untuk melayani ekonomi dan pemerintahan Jepang, dan orang Korea tidak memiliki suara politik.
Pada 1 Maret 1919 deklarasi kemerdekaan dibacakan di Seoul dan demonstrasi massal menyebar ke seluruh negeri. Gerakan 1 Maret ini ditumpas dengan kekerasan, tetapi mendorong Jepang beralih ke apa yang disebut “pemerintahan budaya” dengan kewenangan polisi yang lebih sedikit dan beberapa terbitan berbahasa Korea. Pemerintahan Sementara Korea didirikan di Shanghai pada tahun yang sama.
Pada 1930-an dan selama perang dengan Tiongkok dan Amerika Serikat, Jepang mendorong asimilasi: kewajiban mengunjungi kuil Shinto, penggunaan bahasa Jepang yang lebih banyak di sekolah, dan sejak 1940 kebijakan yang membuat banyak orang Korea memakai nama keluarga bergaya Jepang. Banyak orang Korea juga dimobilisasi sebagai pekerja dan prajurit. Kekuasaan Jepang berakhir dengan menyerahnya Jepang pada 15 Agustus 1945.
Apakah perjanjian itu sah?
Inilah inti perselisihannya. Pandangan Korea adalah bahwa perjanjian 1905 dipaksakan di bawah tekanan militer dan tidak pernah diratifikasi kaisar, sehingga aneksasi 1910 ilegal sejak awal. Untuk waktu lama pemerintah Jepang berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian itu dibuat menurut prosedur hukum pada zamannya dan baru kehilangan daya berlaku ketika Republik Korea berdiri pada 1948. Perjanjian Hubungan Dasar 1965 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian lama itu “sudah batal dan tidak berlaku”, tetapi kedua pihak menafsirkan kata “sudah” secara berbeda.
Perdana Menteri Jepang Murayama Tomiichi menyatakan “penyesalan mendalam” dan “permintaan maaf yang tulus” atas pemerintahan kolonial pada 1995, dan pada 2010 Perdana Menteri Kan Naoto mengatakan bahwa orang Korea ditempatkan di bawah kekuasaan kolonial di luar kehendak mereka. Kedua negara bahkan memakai istilah yang berbeda: dalam bahasa Jepang muncul 韓国併合 dan 日韓併合, dan di Korea 29 Agustus diperingati sebagai hari aib nasional.
Yang sering ditanyakan dalam ujian
- Urutan peristiwa: tiga perjanjian Jepang–Korea (1904, 1905, 1907) lalu aneksasi (1910). Ketahui apa yang diberikan masing-masing kepada Jepang: penasihat, urusan luar negeri dan seorang Residen Jenderal, lalu urusan dalam negeri dan berakhirnya tentara Korea.
- Mengapa negara-negara besar membiarkannya: memorandum Taft–Katsura, Aliansi Anglo-Jepang, dan Perjanjian Portsmouth. Kemenangan Jepang atas Rusia dan dukungan Inggris serta Amerika Serikat membuat aneksasi menjadi mungkin.
- Tokoh: Itō Hirobumi (Residen Jenderal pertama), An Jung-geun (penembak), Terauchi Masatake (Residen Jenderal terakhir dan gubernur jenderal pertama), Gojong, dan Sunjong.
- Signifikansi: aneksasi adalah contoh jelas ekspansi imperial di Asia Timur, dan Gerakan 1 Maret menunjukkan bagaimana perlawanan membentuk ulang kebijakan kolonial.
Bacaan lanjutan
- Qing China, Japan and the West (1793–1912): gambaran umum Asia Timur tempat nasib Korea berada.
- Perang Tiongkok-Jepang Pertama (1894–95): perang yang menyingkirkan Tiongkok dari Korea dan membuka jalan bagi Jepang.
- Restorasi Meiji dalam Sejarah Dunia: bagaimana Jepang membangun negara yang kemudian mencaplok Korea.
