Dalam lima menit: apa kata teori kontrak sosial
Teori kontrak sosial adalah gagasan bahwa kekuasaan politik hanya sah karena orang-orang yang berada di bawahnya menyetujuinya, secara terang-terangan maupun tersirat. Tidak ada yang mengklaim bahwa kontrak itu pernah benar-benar ditandatangani. "Kontrak" di sini adalah eksperimen pikiran: bayangkan hidup tanpa pemerintah, tanyakan apa untungnya bagi manusia jika membentuk pemerintah, lalu dari situ kita tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemerintah. Halaman ini bagian dari hub kami tentang Abad Pencerahan.
Gagasan ini penting karena membalik pandangan lama. Selama berabad-abad banyak orang Eropa diajarkan bahwa raja memerintah berdasarkan hak ilahi atau adat turun-temurun. Para pemikir kontrak sosial mengajukan pertanyaan yang lebih sulit: apa yang memberi seseorang hak untuk memerintah orang lain? Jawaban mereka adalah persetujuan.
Tiga nama mendominasi ceritanya. Thomas Hobbes memakai kontrak untuk membela pemerintahan kuat yang menjaga perdamaian. John Locke memakainya untuk membatasi pemerintah dan melindungi hak. Jean-Jacques Rousseau memakainya untuk menempatkan warga biasa di pusat negara. Titik awalnya sama, kesimpulannya sangat berbeda.
Gagasan inti dalam empat langkah
- Keadaan alamiah. Bayangkan manusia sebelum ada pemerintah, hukum, atau polisi.
- Sebuah masalah. Tanpa otoritas bersama, hidup tidak aman, sengketa tak terselesaikan, dan hak mudah dilanggar.
- Sebuah kesepakatan. Orang melepaskan sebagian kebebasan, atau sebagian kuasa untuk menghakimi dan menghukum sendiri, lalu membentuk otoritas bersama.
- Batasan. Otoritas itu sah hanya selama menjalankan tugas yang menjadi alasan pembentukannya. Setiap pemikir berbeda pendapat tentang seberapa ketat batasan itu.
Mengapa gagasan ini muncul pada abad ke-17
Versi yang lebih tua sudah ada. Dalam dialog Plato Crito, Socrates berargumen bahwa dengan menjalani seluruh hidupnya di bawah hukum Athena, ia telah setuju untuk menaatinya. Namun teori ini mencapai bentuknya yang terkenal pada abad ke-17, setelah tatanan lama diguncang. Perang Saudara Inggris (1642 sampai 1651) mengadu Parlemen melawan raja, dan Charles I dieksekusi pada 1649. Jika seorang raja bisa diadili dan dilengserkan, klaim lama bahwa penguasa ditempatkan begitu saja oleh Tuhan membutuhkan pengganti.
Dua kecenderungan lain ikut membantu. Eropa baru melewati perang agama yang panjang, sehingga para pemikir mencari dasar pemerintahan yang tidak bergantung pada gereja mana yang benar. Sementara itu, ilmu pengetahuan baru mendorong orang bernalar dari titik awal yang sederhana, seperti yang dilakukan Galileo dan Newton dalam fisika. Para penulis kontrak sosial mencoba hal serupa untuk politik: mulai dari individu, lalu membangun negara dari sana.
Tiga pemikir, tiga kontrak
Thomas Hobbes: keamanan lebih dulu
Hobbes menulis Leviathan pada 1651, saat perang saudara masih segar dalam ingatan. Ia berargumen bahwa dalam keadaan alamiah manusia kurang lebih setara kekuatannya dan saling takut, sehingga setiap orang tergoda menyerang lebih dulu. Hasilnya adalah "perang semua melawan semua", ketika hidup, dalam kata-katanya yang terkenal, "sunyi, miskin, buruk, kasar, dan pendek" (Leviathan, bab 13).
Untuk keluar dari keadaan itu, orang saling bersepakat menyerahkan hampir seluruh kuasanya kepada satu penguasa berdaulat, entah seseorang atau sebuah majelis, yang mampu menegakkan perdamaian. Satu-satunya hak yang tetap dipegang orang adalah mempertahankan diri. Hobbes lebih memilih monarki, tetapi penalarannya soal keamanan, bukan darah bangsawan: penguasa yang tidak sanggup menjaga ketertiban tidak berhak atas ketaatan.
John Locke: persetujuan dan batasan
Locke menerbitkan Two Treatises of Government secara anonim pada 1689, tak lama setelah Revolusi Agung 1688 menggulingkan James II. Keadaan alamiah menurut Locke bukanlah perang. Manusia sudah punya hak kodrati atas hidup, kebebasan, dan harta, dan hukum alam melarang mereka saling merugikan. Masalahnya, tidak ada hakim yang tidak memihak, sehingga setiap orang menghakimi perkaranya sendiri, dan sengketa berubah menjadi kekerasan.
Kontrak Locke membentuk pemerintah untuk mengatasi satu masalah itu. Pemerintah adalah amanat: ia memegang kuasa atas nama rakyat dan wajib melindungi hak mereka. Jika amanat itu dilanggar, misalnya dengan merampas harta atau memerintah sewenang-wenang, rakyat boleh melawan dan menggantinya. Gagasan hak untuk berevolusi inilah yang membuat Locke begitu lekat dengan Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776), yang menyatakan bahwa pemerintah memperoleh kekuasaannya yang adil dari "persetujuan yang diperintah". Kisahnya bisa Anda baca lebih lanjut di Siapa John Locke?.
Jean-Jacques Rousseau: kehendak umum
Karya Rousseau, The Social Contract, terbit pada 1762. Buku ini dibuka dengan kalimat terkenal: "Manusia dilahirkan bebas, tetapi di mana-mana ia terbelenggu" (Buku 1, bab 1). Pertanyaannya adalah bagaimana orang dapat bersatu dalam masyarakat namun tetap hanya menaati dirinya sendiri.
Jawabannya adalah "kehendak umum": kepentingan bersama seluruh komunitas, yang berbeda dari keinginan pribadi masing-masing atau apa yang kebetulan diinginkan mayoritas saat sedang emosi. Warga membuat hukum bersama-sama, dan karena mereka sekaligus pembuat dan subjek hukum, menaatinya adalah bentuk kebebasan. Rousseau percaya kedaulatan milik rakyat dan tidak bisa diserahkan kepada wakil, sehingga ia curiga pada parlemen. Buku itu dilarang di Paris dan Jenewa tak lama setelah terbit. Pembahasan lengkapnya ada di Penjelasan The Social Contract karya Rousseau.
Perbandingan Hobbes, Locke, dan Rousseau
| Pertanyaan | Hobbes | Locke | Rousseau |
|---|---|---|---|
| Karya utama | Leviathan (1651) | Two Treatises of Government (1689) | The Social Contract (1762) |
| Keadaan alamiah | Penuh ketakutan, nyaris perang terus-menerus | Damai tetapi tidak aman | Bebas dan sederhana, kemudian dirusak oleh ketimpangan |
| Mengapa perlu kontrak? | Untuk lepas dari kematian yang kejam | Untuk melindungi hidup, kebebasan, dan harta | Agar bebas dan setara di bawah hukum buatan warga |
| Kekuasaan negara | Kuat, mendekati mutlak | Dibatasi oleh hak dan hukum | Bersumber dari kehendak umum rakyat |
| Bolehkah rakyat melawan? | Nyaris tidak pernah | Boleh, jika pemerintah melanggar amanat | Rakyat tetap berdaulat dan dapat mengubah pemerintah |
Untuk perbandingan yang lebih panjang, lihat Hobbes vs Locke vs Rousseau tentang Kontrak Sosial.
Kritik dan kelanjutannya
Para pengkritik sejak awal melihat celah yang jelas. David Hume berargumen dalam "Of the Original Contract" (1748) bahwa tidak ada kontrak nyata yang mendirikan negara: pemerintahan berawal dari penaklukan atau kebiasaan, dan orang menaati karena adat dan manfaat, bukan janji. Para pembela menjawab bahwa teori ini soal pembenaran, bukan sejarah. Pertanyaannya bukan apakah orang pernah menandatangani, melainkan apakah suatu pemerintah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan orang-orang yang diperintahnya.
Para sarjana kemudian bertanya siapa yang tersisih dari cerita ini. Karya Carole Pateman, The Sexual Contract (1988), berargumen bahwa teori kontrak klasik menganggap subordinasi perempuan sebagai hal alamiah, dan karya Charles Mills, The Racial Contract (1997), berargumen bahwa pihak yang "bebas dan setara" sering kali dipahami hanya sebagai laki-laki kulit putih. Pada abad ke-20 John Rawls menghidupkan kembali metode ini dalam A Theory of Justice (1971), dengan bertanya aturan apa yang akan dipilih orang jika mereka tidak tahu posisinya sendiri dalam masyarakat.
Teori dan bukunya tidak sama
"Teori kontrak sosial" adalah nama bagi seluruh tradisi. The Social Contract hanyalah satu buku di dalamnya, karya Rousseau. Jika soal menanyakan teorinya, bersiaplah menjawab Hobbes, Locke, dan Rousseau. Jika soal menanyakan bukunya, yang dimaksud adalah karya Rousseau tahun 1762 beserta gagasan kehendak umumnya.
Apa yang ditanyakan dalam ujian
- Definisi. Jawaban satu kalimat yang aman: pemerintah memperoleh legitimasi dari persetujuan pihak yang diperintah, yang bersedia melepaskan sebagian kebebasan demi ketertiban dan perlindungan.
- Bandingkan para pemikir. Hobbes: rasa takut dan penguasa yang kuat. Locke: hak kodrati, pemerintah terbatas, hak untuk melawan. Rousseau: kehendak umum dan kedaulatan rakyat.
- Kaitkan dengan peristiwa. Locke terkait dengan Revolusi Agung dan Deklarasi Kemerdekaan 1776. Kedaulatan rakyat ala Rousseau bergema dalam Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara Prancis tahun 1789.
- Signifikansi (gaya AP). Teori ini menggeser dasar legitimasi dari hak ilahi ke persetujuan, yang mendukung argumen tentang pemerintahan konstitusional, hak, dan revolusi.
Baca selanjutnya
- Hobbes vs Locke vs Rousseau tentang Kontrak Sosial: tiga versi berdampingan, dengan perbandingan untuk ujian yang lebih rinci.
- Penjelasan The Social Contract karya Rousseau: argumen buku itu bab demi bab.
- Siapa John Locke? Hidup, Gagasan, dan Pengaruhnya: sosok di balik hak untuk berevolusi.
- Abad Pencerahan: Gagasan, Tokoh, dan Warisannya: gerakan lebih luas tempat teori ini berada.
